Kolaborasi IPB, Pemerintah, dan Mitra Internasional Perkuat Keberlanjutan Sawit Indonesia
Tekno & SainsNewsHot
Redaktur: Heru Sulistyono

Kolaborasi IPB, Pemerintah, dan Mitra Internasional Perkuat Keberlanjutan Sawit Indonesia / Foto: Dimas Yuga Pratama

Bogor, tvrijakartanews - IPB University menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan industri kelapa sawit melalui penyelenggaraan Final Meeting Sustain Palm di Botani Square, Kota Bogor, Selasa, 2 September 2025.

Kegiatan ini menjadi ajang pemaparan hasil riset yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.

Rektor IPB University, Prof. Arif Satria, menjelaskan bahwa penelitian tersebut merupakan kolaborasi IPB dengan Universitas Lambung Mangkurat, dua perguruan tinggi luar negeri, serta SustainPalm dari Belanda.

Menurutnya, isu keberlanjutan merupakan hal utama dalam pengembangan sawit.

“Melalui penelitian ini, kami mendorong penerapan circular economy. Limbah sawit dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai tambah, dari waste to wealth,” ujar Arif.

Ia menambahkan, salah satu inovasi yang dihasilkan adalah pakan ternak berbasis limbah sawit. Integrasi kebun sawit dengan peternakan juga dinilai mampu menjawab keterbatasan lahan untuk beternak sapi.

Program Manager SustainPalm, Jan Verhargen, turut mengungkapkan sejumlah temuan penting. Di antaranya peluang pasar dari integrasi sawit dengan tanaman pangan (intercropping), penerapan ekonomi sirkular melalui pengolahan limbah, serta pengelolaan lahan gambut yang lebih bijak.

“Jika lingkungan rusak, produktivitas sawit akan menurun. Karena itu, keberlanjutan lingkungan menjadi kunci,” tegas Jan.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menyatakan bahwa sertifikasi sawit berkelanjutan atau AISBO akan diwajibkan pada 2025. Seluruh pelaku usaha harus memiliki sertifikasi ini sebagai jaminan keberlanjutan dan keterlacakan.

“Untuk pekebun kecil, pemerintah menanggung seluruh biaya melalui BPDP,” jelas Dida.

Ia menyebut, kebun rakyat menyumbang 40–50 persen dari total perkebunan sawit nasional. Karena itu, pemerintah mendukung penuh melalui program sertifikasi, bantuan peremajaan sawit rakyat hingga Rp60 juta per hektare untuk lahan maksimal 4 hektare, serta beasiswa bagi keluarga pekebun.

“Tujuan kita membuktikan bahwa sawit Indonesia bisa dikelola secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha menjadi kunci agar sawit tetap kompetitif di pasar global,” tutupnya.